Menjadi DPR harus serius memperjuangkan kepentingan rakyat karena sesungguhnya masalah yang ada di masyarakat itu banyak dan perlu di kawal regulasinya, di samping itu, fungsi pengawasan harus berjalan dengan baik agar proses pelaksanaan pembangunan di masyarakat benar benar sesuai dengan amanat Undang-undang dan betul betul sampai dan di rasakan oleh masyarakat. Itulah intisari menarik yang disampaikan oleh Wakil Rakyat Dapil IX Jateng (Brebes-Tegal-Slawi) Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, MM pada penulis saat meliput human interest tokoh perempuan Brebes untuk perubahan. Rabu (5/02/2020).
Perempuan kelahiran Pati Jawa Tengah ini, dibesarkan dari Keluarga NU, terlihat pada riwayat pendidikannya, dimulai dari MI dan MTs Roudlotusysyubban Pati, SMA Islam Al Ma’ruf Kudus, S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S2 di MM UPN Veteran Jakarta.
Sejak kecil senang berorganisasi, diantaranya mengikuti kegiatan Pramuka, OSIS, IPPNU, PMII, PP Fatayat NU, KPPI dan ragam organisasi lainnya, saat ini diberikan amanat di Kepengurusan PP Fatayat NU sebagai ketua 1 yaitu ketua Bidang Organisasi pendidikan dan Pengkaderan.
Posisi dalam pekerjaan, sebelum menjadi wakil rakyat DPR RI, dia menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, sekarang posisi ada di komisi IX DPR RI yang membidangi soal Kesehatan dan Ketenagakerjaan, menurutnya 2 bidang ini adalah persoalan yang penting bagi kehidupan dasar manusia dan jika di Kab/kota bidang Kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dikerjakan karena menyangkut kesehatan warganya.
Selama 6 tahun terakhir, bersama sama masyarakat Brebes mengenal lebih dekat, berinteraksi, bertemu, ngobrol langsung kepada semua lapisan sampai di desa desa, sehingga mengetahui persoalan masyarakat secara detail. Salah satunya adalah persoalan yang sangat mendasar diantaranya angka stuntingnya yang masih tinggi, pengirim Pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes yang juga masih cukup tinggai, persoalan
Upah minimal regional (UMR) masih rendah di jawa tengah. Padahal menurutnya, masyarakat Brebes itu sebenarnya sangat asyik, karena sangat terbuka dan apa adanya, sangat mudah dalam berkomunikasi dan berinteraksi untuk kemajuan daerahnya, dan yang lebih penting adalah mereka itu pekerja keras.
Terkait saat ditanyakan masalah kawasan industri di Kabupaten Brebes, Nur Nadlifah mengatakan, ini merupakan peluang dan solusi dari masalah yang ada, manakala Pemda Brebes dan masyarakatnya siap menghadapinya, lowongan pekerjaan yang makin besar, dan peluang usaha yang makin luas ini bagian dari peluang. Disini pemerintah daerah di tuntut untuk serius mengawalnya, baik dari sisi ketenakerjaanya, peluang usahanya maupun dampak sosial dan juga lingkungan hidup yang akan muncul. Selain itu regulasi yang di buat pemerintah harus berpihak kepada masyarakat Brebes, bagi para pejabat pemda harus betul-betul teliti dalam mengeluarkan aturan.
Seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah harus bersama sama utk mengawal ini, kalau ini terjaga, maka masuknya kawasan industri ini bisa membawa berkah, namun kali sebaliknya bisa menjadi masalah yang serius untuk ditangani.
Kemudian pada aspek buruh pabrik ini harus mendapat perlindungan yang cukup agar bisa kondusif. Perlindungan ini diantaranya adalah komposisi penerimaan karyawan di perusahaan, Jangan sampai ada banyak berkah tapi yang ambil bukan orang Brebes. Semoga Sosok wakil rakyat dari unsur perempuan untuk perubahan Brebes bisa mengemban amanatnya dan mampu menyuarakan masalah Brebes di level Nasional.
Kontributor Liputan Human Interest : Bahrul Ulum